Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak minta kepada Bupati Siak agar melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang minim dalam penyerapan anggaran dan untuk peningkatan kinerja dari masing-masing SKPD.
Demikian perihal ini ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS Mester Hamzah,S.Ag kemarin di gedung Panglima Jimbam kantor DPRD Siak.
Dipaparkan Mester, guna melakukan penyerapan anggaran dan kinerja yang lebih baik pemerintah daerah perlu membuat sebuah aturan dan sanksi/punnisman terhadap SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran yang di barengi pemberian reward atau penghargaan kepada SKPD yang bagus kinerjanya.
Oleh sebab itu, masih besarnya SILPA pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011, yaitu sebesar 744,939 miliar lebih, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD yang ada dilingkungan pemerintah daerah masih lemah dalam penyerapan anggaran. Oleh karenanya kepada bupati Siak segera melakukan evaluasi terhadap SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran,"Tutur Mester meminta.
Fraksi PKS juga mempertanyakan, masaalah kredit macet yang terjadi pada dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan dengan total dana yang di kucurkan sebesar Rp.18.753.932.572. Pengucuran kredit lunak ini berjalan dengan baik, tapi pengembaliannya yang tidak lancar dan terjadi kredit macet total, sayangnya lagi hal ini menjadi temuan dari BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan 2011.
Oleh sebab itu, BPK sebagai lembaga auditor negara yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercipta sistem yang akuntable dan transparan, kinerja BPK ini harus kita dukung.Jelas Mester menguraikan.
Demikian perihal ini ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS Mester Hamzah,S.Ag kemarin di gedung Panglima Jimbam kantor DPRD Siak.
Dipaparkan Mester, guna melakukan penyerapan anggaran dan kinerja yang lebih baik pemerintah daerah perlu membuat sebuah aturan dan sanksi/punnisman terhadap SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran yang di barengi pemberian reward atau penghargaan kepada SKPD yang bagus kinerjanya.
Oleh sebab itu, masih besarnya SILPA pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011, yaitu sebesar 744,939 miliar lebih, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD yang ada dilingkungan pemerintah daerah masih lemah dalam penyerapan anggaran. Oleh karenanya kepada bupati Siak segera melakukan evaluasi terhadap SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran,"Tutur Mester meminta.
Fraksi PKS juga mempertanyakan, masaalah kredit macet yang terjadi pada dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan dengan total dana yang di kucurkan sebesar Rp.18.753.932.572. Pengucuran kredit lunak ini berjalan dengan baik, tapi pengembaliannya yang tidak lancar dan terjadi kredit macet total, sayangnya lagi hal ini menjadi temuan dari BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan 2011.
Oleh sebab itu, BPK sebagai lembaga auditor negara yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercipta sistem yang akuntable dan transparan, kinerja BPK ini harus kita dukung.Jelas Mester menguraikan.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !